tag:blogger.com,1999:blog-58776491159442930032024-03-08T04:52:56.105-08:00Berita IndonesiaAdminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-56694469529097551692018-11-27T18:48:00.001-08:002018-11-27T18:48:02.259-08:00Polisi Sumut Telah Diperiksa Karna Terduga Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Pojok Pos</a>. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan pemeriksaan internal terkait proses pengentian penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Pakpak Bharat yang melibatkan istri Bupati Pakpak Bharat, Made Tirta Kusuma Dewi.<br />
<br />
Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Agus Andrianto mengatakan pemeriksaan dilakukan guna menelusuri kemungkinan permainan oknum atau pihak tertentu dalam proses penghentian penyelidikan kasus tersebut.<br />
<br />
"Kami sedang periksa di internal seperti apa masalah sebenarnya. Kalau ada yang main di momen itu ya ditelusuri," kata Agus lewat pesan singkat kepada wartawan, Rabu (21/11).<br />
<br />
Dia menerangkan kemungkinan permainan dalam dalam proses penghentian penyelidikan kasus itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti antara Bupati dengan penyidik di kepolisian.<br />
<br />
Selain itu, Agus menjelaskan adanya kemungkinan 'permainan' yang terjadi antara pihak perantara atau makelar kasus dengan melakukan penipuan atas nama anggota polisi.<br />
<br />
"Ini bisa kerja sama dengan penyidik atau mengambil keuntungan pribadi dengan menipu seolah-olah untuk penyidik atau atasannya, padahal dia yang mengambil manfaat," ujar Agus.<br />
<br />
Lebih dari itu, jenderal bintang dua itu menambahkan, proses penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.<br />
<br />
Menurutnya, proses penyelidikan harus dihentikan karena kerugian negara dalam kasus tersebut sudah dikembalikan.<br />
<br />
"Penghentian penyelidikan sudah sesuai SOP," kata Agus.<br />
<br />
Kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutut-turut menyeret nama Made Tirta Kusuma Dewi yang merupakan istrinya. KPK menduga uang suap yang diterima Remigo digunakan untuk mengamankan kasus istrinya yang sedang berurusan dengan hukum di Medan.<br />
<br />
Made Tirta Kusuma Dewi terlibat kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 silam. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat. Sejumlah orang sempat dipanggil untuk dimintai keterangannya. Lalu di awal 2018, kasus itu dilimpahkan ke Direktorar Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.<br />
<br />
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan penyelidikan kasus itu telah dihentikan seminggu lalu setelag diperoleh keterangan dan klarifikasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bahwa kerugian negara dalam kegiatan PKK Pakpak Bharat sebesar Rp143 juta sudah dikembalikan.<br />
<br />
"Itu minggu lalu sudah dihentikan penyelidikannya. Itukan tidak satu-dua orang kita periksa. Kita sama-sama tahu, dalam tahap penyelidikan itu, sepanjang belum ditindaklanjuti, kita tetap memonitor sama-sama. Itu dari hasil klarifikasi dengan inspektorat sehingga penyelidikan kasus tersebut dihentikan. Dugaan kerugian negara Rp143 juta sudah dikembalikan," kata Tatan, Senin (19/11).<br />
<br />
Akan tetapi, pernyataan Tatan berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumut.<br />
<br />
Inspektur Jenderal Pembantu Wilayah I Provinsi Sumut Yilpipa Minanda mengatakan pihaknya memang diminta oleh Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan terhadap korupsi dana kegiatan fasilitasi PKK di Kabupaten Pakpak Bharat yang melibatkan Made Tirta Kusuma Dewi.<br />
<br />
Namun, dia mengaku belum mengetahui pengembalian kerugian negara itu. Menurutnya, sejauh ini laporan mengenai pengembalian dana belum pernah mereka terima.<br />
<br />
"Kalau mengenai pengembalian dana kami tidak tau karena laporan kami sudah kami sampaikan, masalah sudah dikembalikan atau tidak, tidak ada dilaporkan sama kami," kata Yilpipa kepada wartawan, Senin (19/11).
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-42182893022083484192018-11-27T18:47:00.002-08:002018-11-27T18:47:30.579-08:00Masyarakat Harus Sadar Dengan Hukum Untuk Mendorong Kemajuan Bangsa<a href="https://kanalutama.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Kanal Utama</a>. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia sadar penegakan hukum akan mampu mendorong kemajuan sebuah negara. Baginya, kesadaran hukum berkorelasi positif dengan kemajuan suatu bangsa.<br />
<br />
"Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat sebuah bangsa, maka semakin maju negara tersebut," kata Yasonna dalam sambutan pada peresmian dan pemberian penghargaan Anubhawa Sasana kepada 112 desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Timur di Balai Kota Malang.<br />
<br />
Yasonna menuturkan wujud negara hukum akan terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai.<br />
<br />
Mencontohkan, salah satu negara di Asia yang masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi adalah Jepang. Seluruh lapisan masyarakat di Negeri Sakura tersebut sangat konsisten dalam menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku.<br />
<br />
Sementara di Indonesia, dalam hal permasalahan yang lebih sederhana seperti membuang sampah dan menaati aturan tata cara berlalu lintas, terkadang masih menjadi catatan tersendiri. Namun hal-hal yang sangat mendasar tersebut sesungguhnya berkaitan erat dengan penegakan hukum untuk kategori yang lebih tinggi. "Belum lagi ketaatan untuk membayar PBB dan regulasi lainnya," kata Yasonna.<br />
<br />
Dia melanjutkan negara yang amburadul atas kesadaran hukum, masyarakatnya tidak akan tertib, dan hal tersebut akan menghambat kemajuan suatu negara. Karena itu, jika Indonesia ingin benar-benar maju, maka masyarakat harus berkomitmen menjadi masyarakat yang tertib hukum.<br />
<br />
Dalam upaya membangun masyarakat cerdas hukum tersebut, Pemerintah berupaya untuk semakin mendekatkan dan memperluas akses-akses keadilan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Prioritas tersebut diwujudkan dengan menambah jumlah organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. "Saya juga berharap bagi teman-teman yang sudah terakreditasi betul-betul mau mendampingi masyarakat kita," katanya.<br />
<br />
Penghargaan desa sadar hukum<br />
<br />
Dalam kesempatan ini, Kemenkumham memberi penghargaan Anubhawa Sasana kepada 112 desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Timur yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<br />
<br />
Yasonna mengatakan untuk mendapatkan predikat sebagai desa atau kelurahan yang sadar hukum tidaklah mudah. Ada beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat dan harus dipenuhi. "Setiap desa atau kelurahan binaan yang dikukuhkan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi empat dimensi yang ditetapkan," kata Yasonna.<br />
<br />
Dia menjelaskan beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memenuhi ketentuan desa atau kelurahan sadar hukum tersebut antara lain adalah dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.<br />
<br />
Baginya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Pihaknya mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berhasil menerima penghargaan tersebut.<br />
<br />
"Bagi yang telah menerima penghargaan desa sadar hukum saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Namun, yang paling penting adalah mempertahankan dan ditingkatkan supaya masyarakat kita bisa benar-benar taat pada aturan hukum yang ada," kata Yasonna.<br />
<br />
Dari 112 penghargaan yang diberikan kepada desa atau kelurahan tersebut berasal dari 25 kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Lamongan, Bojonegoro, Pamekasan, Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Batu, dan lainnya.<br />
<br />
Sebanyak 112 penerima penghargaan tersebut terdiri atas 74 desa dan 38 kelurahan. Di Kabupaten Trenggalek merupakan penerima penghargaan terbanyak dengan total 28 desa dan 1 kelurahan sadar hukum. Sementara Kota Malang mendapat 25 penghargaan dari total 57 kelurahan yang ada.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-91482671452543204472018-11-27T18:46:00.004-08:002018-11-27T18:46:59.761-08:00Polisi Dalami Keterlibatan Pihak-pihak Lain Dalam Kasus IG sr23_Official<a href="https://pojoknasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Pojok Nasional</a>. Polisi mendalami keterangan Jundi (27), admin akun Instagram @sr23_official, yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktivis PKI, yang mengaku memproduksi konten negatif di media sosial hanya karena kecewa terhadap pemerintah. Polisi kini mendalami ada-tidaknya keterlibatan pihak lain dalam aksi Jundi.<br />
<br />
"Tidak menutup kemungkinan orang atau kelompok. Sedang kita lakukan pendalaman, karena ada pembicaraan langsung antara pelaku dengan orang lain," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni kepada wartawan di kantornya, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).<br />
<br />
Dani tidak menjelaskan secara detail siapa orang lain yang berhubungan dengan Jundi. Namun Dani menyebut sedang mendalami pihak yang berada di luar negeri.<br />
<br />
"Motivasinya adalah keresahan ekonomi, kehidupannya juga. Kami temukan pelaku ini berupaya minta dukungan ekonomi. Kita sedang pendalaman dengan yang di luar wilayah hukum Indonesia," ujar Dani.<br />
<br />
Dani menuturkan Jundi didapati meminta pulsa dan materi kepada pihak-pihak yang mendukungnya.<br />
<br />
"Ada beberapa kepentingan yang tadi saya sampaikan, hanya terbatas pada kebutuhan ekonomi yang bersangkutan. Salah satunya mengisi pulsa, kemudian ada permintaan untuk mendukung untuk dalam bentuk lain," terang Dani.<br />
<br />
Jundi ditangkap pada Kamis (15/11) di Aceh. Dia ditangkap setelah setahun lamanya diintai Tim Unit I Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.<br />
<br />
Polisi mengatakan Jundi membuat dan menyebarkan hoax soal Presiden Jokowi hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Salah satu konten yang diunggah adalah Jundi mengedit foto Jokowi yang sedang berpose hormat dengan menambahkan lambang palu arit dan tulisan 'JOKOWI ADALAH SEORANG KOMUNIS'.<br />
<br />
Jundi dijerat Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dia juga disangkakan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 157 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-27230115160705656902018-11-27T18:46:00.002-08:002018-11-27T18:46:29.580-08:00Pelapor Grace Natalie Sangat Minta Untuk Segera Meminta Maaf Kepada Masyarakat<a href="https://rakyatutama.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Rakyat Utama</a>. Kuasa hukum Sekjen Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair meminta Ketum PSI Grace Natalie meminta maaf terkait pernyataannya soal penolakan perda syariah. Zulkhair melaporkan Grace Natalie ke polisi terkait pernyataan soal perda.<br />
<br />
"Jadi kita minta 3x24 jam agar saudari ini meminta maaf. Kalau tidak meminta maaf, klien kami melalui serikat pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor PSI, sekaligus akan menggelar konpers ke kantor PSI. Ini kita minta saudari Grace mencabut kata-katanya tersebut," kata kuasa hukum pelapor, Pitra Romadoni Nasution, usai diperiksa, di Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018).<br />
<br />
Pitra keberatan dengan pernyataan Grace yang menolak perda syariah. Menurutnya perda syariah sudah berlaku sejak lama di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. Perda syariah menurut Pitra merupakan kewenangan daerah.<br />
<br />
Dia mengatakan pelapor sudah menyampaikan klarifikasi dengan menjawab 21 pertanyaan penyidik terkait laporannya. Sedangkan kuasa hukum pelapor lainnya, Elidaneti juga meminta Grace Natalie meminta maaf terhadap pernyataannya yang menolak perda syariah. Bila Grace meminta maaf ada kemungkinan laporan tersebut dicabut.<br />
<br />
"Mungkin ada pertimbangan lain, karena kami tidak ingin sekarang suhu politik sedang memanas. Jadi jangan menambah-nambah atau mencari panggung. Coba tanya ke Grace Natalie dia itu siapa. Apakah sudah layak bahasanya seperti itu di muka publik," ujar Elidaneti.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-55373635750799896652018-11-27T18:46:00.000-08:002018-11-27T18:46:00.828-08:00Menpora: BPK Tak Menemukan 1 Kasus pun Tentang Penyelewangan Dana Kemah Pemuda Islam Indonesia<a href="https://www.rakyatdigital.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Rakyat Digital</a>. Penyidikan dugaan penyimpangan dana kemah pemuda Islam 2017 tak seharusnya bergulir. Tidak ada yang salah dalam pendanaan kegiatan tersebut. Demikian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi, seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (25/11).<br />
<br />
"Semua sudah sesuai prosedur dan nyatanya dana pun sudah diberikan. Saya sampaikan juga bahwa pemeriksaan waktu itu tidak ada (temuan penyelewengan) apa pun dari BPK, kemudian tiba-tiba muncul kasus ini," sergah Imam.<br />
<br />
Diketahui, kasus dugaan korupsi kegiatan kemah pemuda Islam 2017 tiba-tiba ramai setelah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Di tingkat penyidikan, polisi telah memanggil Dahnil Anzar, dan ketua panitia acara kemah Ahmad Fanani.<br />
<br />
Kasus ini bermula dari laporan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui secara langsung penggunaan anggaran kegiatan yang menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017 tersebut. Laporan tersebut menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus ini.<br />
<br />
Meski demikian, Imam tak ingin kemudian muncul saling tuduh di antara pihak-pihak yang terlibat.<br />
<br />
"Kepada Dahnil, saya sampaikan tolong cari tahu siapa pelapornya. Jangan sampai kemudian menuduh bahkan membawa sesuatu yang tidak penting dipublikasikan," demikian Imam.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-66990469921386384402018-11-27T18:45:00.003-08:002018-11-27T18:45:28.808-08:00Hukum Dan Stella Award Di Indonesia Saat Ini<a href="https://www.channelrakyat.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Channel Rakyat</a>. Entah mengapa kasus korban pelecehan seksual yang justru diputus masuk bui, dan berbagai kasus unik lainnya mengingatkan saya pada Stella Award. Sebuah anugerah yang diberikan pada putusan hukum yang dianggap 'gila' sepanjang tahun 2002 sampai 2007, yang disusun oleh Randy Cassingham.<br />
<br />
Nama Stella sendiri diambil dari salah satu putusan hukum yang dimenangkan seorang nenek berusia 79 tahun bernama Stella Liebeck. Pada 1992, sang nenek menuntut Mc Donald akibat luka bakar yang dideritanya dan mendapat ganti rugi hingga miliaran rupiah.<br />
<br />
Yang membuat kasus ini spesial, Stella menderita luka bakar karena pahanya tertimpa kopi panas yang dibelinya di Mc Donald, setelah meletakkan kopi tersebut di atas pahanya saat berada di dalam mobil cucunya.<br />
<br />
Sekalipun secara nalar, apa yang terjadi merupakan kelalaiannya sendiri. Akan tetapi, juri di pengadilan New Jersey memutuskan pihak Mc Donald harus memberikan ganti rugi.<br />
<br />
Kejadian di atas menginspirasi tradisi Stella Award. Lalu, seaneh dan segila apa kasus-kasus yang mendapatkan Stella Award itu? Berikut kita cermati berbagai kasus dari daftar penerima Stella Award yang diungkap JD Journal.<br />
<br />
Tahun 2002, Stella Award diberikan kepada kakak beradik Janice Bird, Dayle Bird, dan Kim Bird Moran yang menuntut dokter yang memeriksa ibu mereka, setelah mengunjungi sang ibu di rumah sakit. Anehnya, tuntutan yang timbul bukan karena kesalahan praktik atau malapraktik, melainkan karena ketiga kakak beradik tersebut merasa mengalami stres emosional saat melihat sang Ibu masuk ke ruang emergency. Kasus kakak beradik ini sempat berlanjut hingga Mahkamah Agung sebelum syukurlah akhirnya ditolak Mahkamah Agung.<br />
<br />
Pada tahun berikutnya, seorang polisi di Mandera, California, dibebaskan dari tuduhan membunuh satu tersangka. Saat itu korban berada di kursi belakang mobil dalam keadaan terborgol dan kerap menendang-nendang kursi di depannya.<br />
<br />
Untuk menenangkan, sang polisi mengambil senjata kejut dengan maksud menyetrumnya. Tapi entah mengapa aparat ini melakukan kesalahan, bukan senjata kejut yang diambil melainkan pistol, hingga jatuhlah korban jiwa.<br />
<br />
Anehnya, pengadilan tidak menyatakan sang polisi bersalah, sebaliknya malah menuntut perusahaan senjata kejut yang dianggap membuat kesalahan fatal itu terjadi. Mungkin karena bentuk yang menyerupai pistol?<br />
<br />
Selanjutnya, Mary Ubaidi dari Ilinois, pada 2004 dipilih sebagai penerima Stella Award. Alasannya, ia menuntut Mazda karena luka yang diderita akibat kecelakaan.<br />
<br />
Luka terjadi karena ia tidak memakai seatbelt, dan ia mengajukan tuntutan hukum sebab Mazda tidak memberi petunjuk bagaimana mengenakan seatbelt – sementara yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memakai seatbelt sebelumnya.<br />
<br />
Berikutnya terpilih Christopher Rooller, tahun 2005, sebagai penerima Stella Award karena mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tidak hanya itu, dia menuntut pesulap David Coperfield serta David Blain, royalti akan aksi keduanya di panggung yang--menurut dia--mencuri kemampuan Tuhan.<br />
<br />
Pada 2006, Allen Ray Heckard yang merasa sangat mirip Michael Jordan, menuntut sang legenda Basket serta Nike untuk membayar dirinya, karena kemiripan tersebut memberi konsekuensi pribadi.<br />
<br />
Stella Award selanjutnya pada 2007, dianugerahkan kepada Roy L Pearson Jr yang menuntut sebuah perusahaan laundry, yang menghilangkan celana miliknya. Tidak tanggung-tanggung uang yang dituntut senilai 65 juta dolar AS atau sekitar satu triliun rupiah. Yang lebih aneh lagi, Pearson adalah seorang hakim di Washington.<br />
<br />
Sebenarnya selain di atas, masih beragam versi palsu Stella award, dalam arti tidak disusun langsung oleh komedian Randy Cassingham. Walau demikian, banyak di antaranya merupakan kasus hukum yang bahkan jauh lebih menggelikan serta tidak masuk akal.<br />
<br />
Bagaimanakah dengan fenomena hukum di Tanah Air? Apakah semua berjalan sesuai asas keadilan, atau di antaranya ada yang teramat tidak masuk akal dan layak mendapatkan semacam Stella Award?<br />
<br />
Meski apa yang terjadi di Tanah Air, termasuk kasus-kasus teranyar, dicermati berbagai pihak di masyarakat sebagai sebuah ketimpangan, bukan tuntutan aneh bin ajaib dari korban. Justru sebaliknya.<br />
<br />
Kalau begitu barangkali kebalikan Stella Award? Lalu, apa nama yang tepat untuk anugerah demikian di Indonesia? Prita Award, Cicak Buaya Award, atau Nuril Award?<br />
<br />
Mungkin terdengar konyol, tapi alih-alih menimbulkan senyum atau tawa, ide barusan justru membuat saya tercenung.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-9875414895996744692018-11-27T18:41:00.003-08:002018-11-27T18:41:32.630-08:00Fahri Hamzah: Indonesia Telah Masuk Kategori Belum Sejahtera<a href="https://www.buletinnasional.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Buletin Nasional</a>. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bangsa Indonesia lahir dari kegiatan berpikir sekelompok orang yang awalnya terbatas, tetapi lambat laun menjadi gelombang dan akhirnya menjadi perasaan dan pikiran bersama.<br />
<br />
Karena Indonesia lahir dari proses berpikir, lanjut Fahri, krisis yang paling besar di republik ini tidak akan terjadi akibat krisis ekonomi karena ekonomi di Indonesia ini masih ruler ekonomi, bahkan ekonomi berbasis sumber daya alam.<br />
<br />
"Saya baru menulis buku yang judulnya itu 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera', di samping kalau kita membandingkan secara statistik, memang Indonesia masuk ke dalam kategori belum sejahtera," ujar Fahri, dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2018).<br />
<br />
<br />
Hal ini dia sampaikan dalam acara deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Kota Binjai, Sumatera Utara, di Koetaradja Coffee, Sabtu (17/11), dengan tema 'Menjemput Pemimpin dan Arah Baru Indonesia'.<br />
<br />
Fahri juga menilai, jika dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka bersamaan dengan Indonesia, income per capita negara Indonesia masih dalam kategori rendah. Setiap orang hanya memiliki pendapatan sekitar USD 3.800 atau maksimal USD 4.000 per tahun, yang jika dirupiahkan belum mencapai Rp 50 juta per tahun per orang.<br />
<br />
Bahkan, menurutnya, masih ada yang lebih rendah dari itu. Itu rata-rata, kalau ada yang rata-ratanya seperti itu, artinya ada yang hanya mencapai Rp 20 juta atau yang Rp 10 juta dan seterusnya ke bawah.<br />
<br />
"Sementara negara seperti Malaysia sudah belasan sekarang, Thailand sudah 8 ribu, dan bahkan Vietnam yang baru sudah 6 ribu. Kalau kita sebut China, negara itu sudah 15 ribu, Korea Selatan sudah 24 ribu. Apalagi Singapura sudah 50-an ribu, begitu juga Jepang, yang pada saat kita merdeka, mereka dihujani bom atom yang menghancurkan Hirosima dan Nagasaki, mereka 40.400, sementara kita masih 3.800," bebernya.<br />
<br />
Jadi, lanjut Fahri, dalam kategori itu memang angka secara statistik Indonesia masih rendah sekali. Tetapi orang Indonesia sulit kalau misalnya sampai seperti Venezuela atau negara-negara Amerika Latin sekarang yang tidak ada lagi listrik.<br />
<br />
"Rasanya kalau kita ini, di antara sebabnya kita nggak merasa miskin itu adalah karena kemiskinan itu disedot dalam satu sistem yang luar biasa. Saya sering katakan bahwa agama yang membuat kita merasa tidak pernah miskin, karena selalu mengajarkan untuk bersyukur dan menerima kehidupan ini apa adanya," katanya.<br />
<br />
Bukan hanya itu, menurut Fahri, bahkan agama juga punya prosesi yang membuat semuanya itu mengentaskan kemiskinan bersama-sama. Selain zakat, infak, dan sedekah, paling tidak sebulan (dalam bulan puasa) tidak ada orang lapar karena ada gratis berbuka puasa dan sahur yang hampir sebulan menemukan makanan di mana-mana.<br />
<br />
"Agama mengabsurd ketidakmampuan negara dalam mengatasi kemiskinan," ucap anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.<br />
<br />
Kemudian, kata Fahri, diajarkan juga bahwa sistem kekeluargaan kita menyerap kemiskinan. Tidak ada orang membiarkan anak atau saudaranya miskin yang orang Jawa bilang 'mangan ora mangan pokoke ngumpul'. Ini tradisi sehingga kemiskinan diserap di dalam rumah tangga.<br />
<br />
"Coba tengok kiri-kanan, rumah tangga kita masing-masing, terutama keluarga besar, berapa dalam keluarga kita sebetulnya orang yang betul-betul punya pekerjaan dan bekerja? Semua ditopang dan diserap dalam sistem keluarga. Begitu juga dengan sistem sosial," sebutnya.<br />
<br />
Selanjutnya, alam di Indonesia, seperti hutan, laut, dan sungai, yang ada masih menopang kemiskinan rakyat Indonesia. Jadi, Fahri mengatakan, kalau krisis di Indonesia ini sulit, akan terjadi krisis ekonomi. Krisis di Indonesia ini akan terjadi apabila yang langkah awal membentuk Indonesia, berupa pikiran-pikiran yang menggeliat itu hilang.<br />
<br />
"Ini yang sering saya ingatkan kepada Bapak Presiden yang terlalu sibuk membangun infrastruktur fisik, tetapi jarang bercakap-cakap dengan rakyat. Yang menghancurkan Indonesia bukan ketiadaan infrastruktur fisik, yang menghancurkan Indonesia itu, ketika pikiran tidak dihormati," ujarnya<br />
<br />
"Infrastruktur berpikir dan percakapan sesama warga negara itu yang tidak ada. Itu yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Dan, itu lah kegelisahan yang kita hadapi sekarang ini, Karena percakapan tidak lagi menemukan strukturnya yang baik," pungkas Fahri.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-64328197401756396072018-11-27T18:40:00.003-08:002018-11-27T18:40:59.451-08:00Strategi Prabowo Ingin Mengembangkan IPTEK Di Indonesia<a href="https://porosnasional.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Poros Nasional</a>. Prabowo Subianto mengeluhkan kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Menurutnya di abad 21, sudah saatnya Indonesia bisa bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<br />
<br />
Prabowo memberi contoh, kurang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia salah satunya adalah kekurangan profesor. "Kita hanya memiliki satu profesor fisika, hanya satu, coba bayangkan," ungkapnya pada acara Indonesia Economic Forum, di Hotel Shangri-La, Rabu (21/11/2018).<br />
<br />
"Di abad 21, abadnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana kita mau bersaing di bidang ilmu pengetahuan?" tuturnya penuh tanya.<br />
<br />
Prabowo juga membandingkan lulusan bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika) yang masih terlampau sedikit daripada China dan Amerika Serikat. Menurutnya lulusan di bidang STEM dapat menggenjot perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.<br />
Meski begitu, Prabowo juga berniat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan Indonesia. Di bidang energi misalnya, Prabowo berniat untuk memanfaatkan bioteknologi untuk menunjang kestabilan energi.<br />
<br />
"Kita akan membuat produksi bioteknologi, dengan membuat bioenergy, bioetanol, biocoal, dan gas sintetis. Itu akan menjadi strategi kita nanti," ungkapnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-40229647395968594682018-11-27T18:38:00.002-08:002018-11-27T18:38:28.785-08:00Prabowo Menyebutkan Pemerintah Persembahkan Ekonomi Untuk Asing<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Tabloid Nasional</a>. Calon Presiden Prabowo Subianto ikut angkat bicara terkait dengan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang dikeluarkan pemerintah. Dalam paket kebijakan tersebut pemerintah menyatakan bahwa warga negara asing (WNA) diizinkan masuk di 28 bidang usaha sampai tingkat usaha menengah dan kecil bahkan masuk ke warung di desa dan kecamatan.<br />
<br />
"Jadi kalau menurut saya langkah-langkah pengelola ekonomi itu adalah langkah penyerahan total kepada orang asing dimana ekonomi dipersembahkan untuk asing," ujarnya, saat menerima kunjungan Forum Silaturahim Alumni Mesir (FSAM) di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin.<br />
<br />
Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai kalau orang asing masuk maka modal mereka cukup kuat dan dalam pola kapitalisme maka modal adalah sumber kekuatan.<br />
<br />
Menurut dia, orang-orang Indonesia masalahnya adalah kurang modal dan tidak punya akses untuk mendapatkan modal karena itu dirinya dan Sandiaga akan berusaha keras mengembalikan kekayaan Indonesia dan sumber-sumber ekonomi rakyat untuk dikelola oleh bangsa sendiri.<br />
<br />
"Kondisi kita saat ini karena kita tidak menjalankan pasal 33 UUD 1945. Kita telah meninggalkan kaidah kaidah UUD 1945 yaitu dalam pasal 33. Padahal kalau kita lihat UUD sebuah negara itu adalah UUD merupakan sumber hukum yang tertinggi dalam sebuah negara," kata Prabowo.<br />
<br />
Prabowo menjelaskan masalah ekonomi bangsa saat ini terletak dari tidak dilaksanakannya Pasal 33 UUD 1945 yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat 1 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta pada ayat 2 pasal 33 disebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<br />
<br />
Karena itu, dia menilai sistem ekonomi bangsa Indonesia saat ini telah meninggalkan asas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945 karena menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakadilan akan menimbulkan ketidakstabilan, dan bahkan ketidakstabilan akan menimbulkan kemiskinan, dan yang terakhir bahwa kemiskinan memunculkan kelemahan.<br />
<br />
"Jadi perjuangan saya setelah saya lihat arah bangsa ini ternyata keliru, elite kita tidak waspada dan ini jangan kita cari kesalahan orang demi orang, ini kesalahan kolektif, kita harus berani introspeksi diri," ujarnya.<br />
<br />
Dia menegaskan bahwa jika dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Indonesia maka akan berjuang mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-42547093827743162222018-11-27T18:37:00.004-08:002018-11-27T18:37:58.997-08:00Priyanto: Kita Harus Selamatkan Industri Sawit Indonesia<a href="https://harianpress.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Harian Press</a>. Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat yang peduli pada industri sawit harus menunjukan nasionalisme dan patriotismenya menghadapi berbagai tekanan para LSM asing anti sawit Indonesia. Karena tindakan mereka melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam akan menghancurkan keberlangsungan hidup puluhan juta petani, pekerja, dan pengusaha sawit di Indonesia.<br />
<br />
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Instiper Yogyakarta, Priyanto PS yang bergerak di bidang kelapa sawit kepada wartawan, di Pontianak, Jumat (23/11).<br />
<br />
Dikatakan, sebagai keluarga alumni Instiper Yogyakarta yang beranggotakan 14.000 orang di mana sebesar 60% lebih, bergerak di bidang kelapa sawit mengutuk tindakan yang dilakukan Greenpeace. Karena akan berdampak langsung pada industri kelapa sawit dan sekaligus melecehkan pemerintah Indonesia.<br />
<br />
Disebutkan industri minyak sawit yang beroperasi selalu patuh terhadap regulasi pemerintah, dan sudah memberikan dampak positip terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Namun sayang kondisi itu tidak dapat diterima baik oleh seluruh masyarakat Internasional. Sebab “penjajahan” baru yang gencar dilakukan oleh lembaga swadaya masyaraka (LSM) asing dan NGO Greenpeace secara nyata mengancam kedaulatan Indonesia. Mereka memanfaatkan situasi ekonomi global yang sedang lesu yang berdampak langsung terhadap menurunnya permintaan pasar komoditas, termasuk minyak sawit.<br />
<br />
Dikatakan, situasi ekonomi global yang sedang lesu ini diperparah lagi dengan munculnya kampanye LSM Greenpeace yang menyerang komoditas minyak sawit Indonesia. Hal ini sangat berpotensi menjadi “penjajah“ baru dalam bidang ekonomi di Indonesia.<br />
<br />
Perlu diketahui sebagai produsen terbesar minyak sawit global, Indonesia memiliki peran penting dalam menyuplai kebutuhan minyak sawit di pasar internasional. Di mana suplai minyak sawit global sebanyak 60 persen berasal dari perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.<br />
<br />
Selain itu lebih dari 20 juta rakyat Indonesia, menggantungkan hidupnya kepada minyak sawit yang diproduksi melalui budidaya terbaik dan berkelanjutan. Minyak sawit juga sebagai satu-satunya minyak nabati dunia, yang berhasil dibudidayakan secara berkelanjutan, sehingga menjadi produk terbarukan dan ramah lingkungan.<br />
<br />
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat pedesaaan sangat terbantu dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dikatakan demikian karena keberadaan perkebunan sawit memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa melalui tumbuhnya usaha dan jasa, serta pasar di pedesaan.<br />
<br />
“Selain masalah ekonomi, harmonisasi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, juga terjaga dan saling melengkapi. Sebab perkebunan sawit sudah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat,” ujar Priyanto.<br />
<br />
Di samping itu, minyak sawit juga sebagai sumber penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. Di mana lebih dari US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun per tahun, devisa Indonesia berasal dari perdagangan produk minyak sawit dan turunannya, yang diekspor ke berbagai negara di dunia.<br />
<br />
Sekarang ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 100 negara di dunia bergantung kepada pasokan minyak sawit asal Indonesia. Besarnya kontribusi pasokan minyak sawit asal Indonesia, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perdagangan minyak sawit global.<br />
<br />
Namun kini, berbagai aksi yang tidak mendukung kemajuan perkebunan sawit di Indonesia selalu dilakukan sepihak oleh LSM asing dan NGO Greenpeace, serta LSM anti sawit lainnya. Bahkan LSM Greenpeace melakukan aksi atau kampanye yang menolak keberadaan minyak sawit Indonesia.<br />
<br />
Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace ini secara nyata dapat dianggap sebagai penghinaaan dan melecehkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di mana Indonesia selalu menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.<br />
<br />
“LSM Greenpeace masuk ke wilayah kedaulatan NKRI dan menghadang perdagangan minyak sawit Indonesia. Hal ini sudah jelas melecehkan kedaulatan bangsa Indonesia,” tegas Priyanto.<br />
<br />
Dikatakan demikian karena industri minyak sawit yang beroperasi di Indonesia, selalu patuh terhadap regulasi pemerintah yang berlaku di Indonesia. Namun LSM Greenpeace, melecehkan martabat bangsa Indonesia, dengan berbagai kampanye tentang kerusakan lingkungan dan juga masalah HAM.<br />
<br />
Menurutnya pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki keseriusan yang tinggi dalam menata perkebunan sawit melalui penerapan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun moratorium perizinan baru serta pengengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan berbagai regulasi pemerintah lainnya yang dilaksanakan dan dikeluarkan pemerintah seolah tak berarti.<br />
<br />
Hal ini terjadi karena LSM anti minyak sawit, Greenpeace dan kroni-kroninya tidak menyukai minyak sawit Indonesia. Mereka melakukan berbagai aksi yang cenderung mengabaikan kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka selalu melakukan kampanye hitam isu lingkungan untuk merusak minyak sawit Indonesia, tanpa ada tindakan dan hukuman yang berarti. Kampanye hitam dan tindakan yang dilakukan LSM Greenpeace yang didukung kroni-kroninya, tentu saja akan menjadi bantalan baru bagi negara asing untuk “menjajah” kembali Indonesia.<br />
<br />
Selain itu LSM Greenpeace secara sporadis, terus menerus melakukan kampanye negatif hingga kampanye hitam terhadap minyak sawit Indonesia. Bahkan dapat dikatakan kedaulatan NKRI, juga terancam dengan berbagai aksi yang dilakukannya,” ujarnya.<br />
<br />
Menurut Priyanto, tindakan, yang dilakukan LSM Greenpeace, bukanlah sekadar kampanye. Akibat tindakan mereka, kehidupan puluhan juta petani, dan pekerja, serta pengusaha sawit, yang notabene kebanyakan rakyat Indonesia, terancam keberlangsungan hidupnya.<br />
<br />
“Indonesia harus mendidik generasi mudanya untuk peduli akan hal ini. Untuk dia mengajak dan menyerukan untuk melakukan perlawanan terhadap LSM asing, Greenpace dan kroni-kroninya. Karena tindakan mereka akan menjerumuskan bangsa ini ke dalam jurang kehancuran.” tegasnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-23992276558010609412018-11-27T18:37:00.001-08:002018-11-27T18:37:18.138-08:00Tim Prabowo Menganggap Jokowi Telah Gagal Tentang Pertumbuhan Ekonomo Indonesia 7%, Ini Datanya!<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Pojok Pos</a>. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo menyebut ada 3 kegagalan ekonomi yang dialami Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).<br />
<br />
Ekonom senior tersebut mengatakan dari tiga kegagalan ekonomi yang ia paparkan, salah satunya adalah realisasi pertumbuhan ekonomi yang tak pernah capai target yang dipatok dalam RPJMN sebesar 7% . Benarkah?<br />
<br />
<br />
Begini datanya:<br />
<br />
2014: Pertumbuhan Ekonomi 5,02%<br />
2015: Pertumbuhan Ekonomi 4,79%<br />
2016: pertumbuhan Ekonomi 5,02%<br />
2017: Pertumbuhan Ekonomi 5,07%<br />
2018: Pertumbuhan Ekonomi 5,17% (hingga kuartal III 2018).
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5877649115944293003.post-28121152788900974602018-11-27T18:36:00.004-08:002018-11-27T18:36:36.922-08:00Akhirnya BPS Se-Indonesia Mendeklarasikan Dukungan Penuh Untuk Prabowo-Sandiaga<a href="https://kanalutama.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Kanal Utama</a>. Barisan Prabowo Sandi (BPS) se-Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sansiaga Uno. Mereka bertekad memenangkan pasangan tersebut pada pilpres 2019.<br />
<br />
"Kami atas nama Barisan Prabowo Sandi menyatakan dukungan dan pemenangan sepenuhnya kepada bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024," kata Sekjan DPP BPS, Suryanto Bone di Sekretariat BPN, Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).<br />
<br />
Deklarasi itu dihadiri pengurus DPP BPS dan pengurus DPW BPS dari beberapa daerah. Pengurus DPP PBS ini juga diresmikan langsung Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Arief Rahman.<br />
<br />
"Target kita di 34 provinsi kalau kita berjuang bersama Insyaallah menang, tapi kalau tugas ini diserahkan ke kami saja tidak ada relawan, tidak bisa manang," kata Arief dalam arahannya kepada relawan.<br />
<br />
Dia mengatakan, kaum emak-emak yang ada dalam kelompok relawan ini juga harus bersatu. Menurutnya emak-emak punya kekuatan besar jika bersatu.<br />
<br />
"Kalau emak-emak ini bersatu hanya satu yang bisa mengalahkan, Allah, takdir. Kalau emak-emak bersatu Insyaallah menang dan saya tidak perlu lagi panjang lebar kepada BPS ini, sama saja mengajarkan bebek berenang," ucapnya.<br />
<br />
Dia juga meminta relawan menjaga TPS saat hari pencoblosan nanti. Arief ingin memastikan para relawan mencoblos Prabowo-Sandi di surat suara.<br />
<br />
"Di tanggal 17 April di situ letak perjuangan kita, jaga TPS, ini kita ingatkan, di TPS nanti harus kita awasi bersama," pungkasnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/05716489488488294053noreply@blogger.com0